Demokrasi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kurang berjalan dengan baik karena semua keputusan ada di tangan Megawati Soekarnoputri.
“Keputusan Ketua Umum Megawati menjadi mutlak. Tak ada yang berani membantah secara terbuka karena takut mendapat sanksi organisasi. Hal itu sudah terlihat dalam wacana capres di PDIP. Kader yang terbuka mewacanakan hal itu langsung mendapat sanksi. Hal itu mengindikasikan demokrasi kurang berjalan di PDIP,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (10/1/2023).
Kata Jamiluddin, kebijakan ekternal PDIP kadangkala tidak sejalan dengan amanah reformasi yang menginginkan sistem politik yang terbuka (demokratis). Hal itu terlihat kecenderungan PDIP yang memilih sistem pemilu proporsional tertutup.
“Sistem tersebut memang digunakan pada Orla dan Orba yang masih menerapkan sistem politik tertutup. Karena itu, sistem itu sangat top down dan dominasi partai sangat tinggi. Hal itu kiranya sesuai dengan sentralistisnya kepemimpinan di PDIP. Akibatnya, caleg harus dalam kendali penuh partai,” jelasnya.
Saat ini era sudah berubah ke demokrasi. Karena itu, PDIP seharusnya mendorong sistem pemilu yang lebih demokratis, bukan justru mundur ke sistem yang tidak demokratis.
“PDIP seyogyanya terdepan mendemokrasikan internal partainya dan sistem politik di Indonesia. Tuntutan itu wajar karena usia PDIP sudah matang dan saat ini terbesar di tanah air,” pungkasnya.
