Penegakan hukum di era Joko Widodo (Jokowi) mengalami kekusutan dan dalam kebijakan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Rezim Jokowi kusut dari sisi penegakan hukum dan kebijakan-kebijakan politik banyak menimbulkan kegaduhan,” kata pengamat politik dan hukum Damai Hari Lubis kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (4/1/2023).
Gejolak politik di masyarakat, kata Damai dengan munculnya video lama Presiden Soekarno yang memberikan dukungan terhadap PKI. Padahal di era Soeharto sudah ditutup sebagai bentuk penghargaan terhadap pendiri bangsa.
“Sejatinya kelompok Islam dan nasionalis sudah off the record. Namun ketika kelompok neo komunis memfitnah, menzalimi umat Islam dan memberikan narasi korban Orde Baru justru munculkan fakta video Soekarno memberikan dukungan ke PKI. Ada juga pidato Bung Karno yang akan memberangus yang menghalangi PKI,” jelasnya.
Damai mengingatkan, Pancasila sangat tegas menolak ideologi komunisme sebagaimana bunyi dalam sila pertama Ketuhana yang Maha Esa. “Begitu Pancasila menolak paham ateis yang tidak mengakui Tuhan,” pungkas Damai.
