Rakyat menilai Rezim Joko Widodo (Jokowi) telah gagal total terutama dalam mensejahterakan masyarakat dan pemberantasan korupsi.
“Rezim Jokowi yang rakyat sudah men-justice gagal total,” kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (30/12/2022).
Rezim Jokowi yang gagal di mata rakyat, kata Sutoyo masih berupaya memperpanjang jabatan presiden dengan mengerahkan para relawan. “Masih juga nekad rezim ini ingin memperpanjang jabatan presiden. Kenekatan ini bisa melahirkan perlawanan rakyat berupaya revolusi,” paparnya.
Kata Sutoyo, Rezim Jokowi menunggangi aspirasi kembali UUD 45 untuk kepentingan memperpanjang jabatan Presiden.
“Terpantau ada rekayasa perpanjangan masa jabatan bahkan indikasi kuat kedepan harus bisa terpilih kembali sebagai presiden barter dengan aspirasi kembali ke UUD 45 asli,” jelasnya.
Selain melalui kembali ke UUD 45, kata Sutoyo ada pertemuan Dewan Kudeta Konstitusi perpanjangan masa jabatan Presiden dihadiri tokoh-tokoh pejabat dan Taipan di Pulau G (reklamasi).
“Kudeta Konstitusi di-launching sembilan bulan yang lalu diduga kuat memakai big data hoaks dari polling bahwa rakyat Indonesia merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi,” paparnya.
Big data abal-abal diduga berasal dari sembilan jasa survei yang telah disewa untuk cipta kondisi. Toh setelah big data dilepas ke masyarakat ketatap data realitas oleh para aktifis pro perubahan, ahirnya kusut, melemah dan gagal berantakan.
“Rekayasa berikutnya menaikkan calon boneka, dimunculkan pangeran capres dengan elektabilitas tiba-tiba naik setinggi langit dari hasil survei sewaan. Fakta tidak ngangkat juga bahkan tenggelam oleh ombak dukungan ke Anies Baswedan,” paparnya.
Menurut Sutoyo, dalam mengendalikan dan mengelola negara Rezim Jokowi sangat buruk hingga menyebabkan traumatik rakyat. “Bukan semata karena hidupnya yang makin menderita juga bayangan kedepan kehidupan negara yang mengerikan,” jelas Sutoyo.
Di media sosial, kata Sutoyo, Jokowi dijuluki pembohong, pembual,
tukang uutang, otoriter, tirani, bengis dan kejam. “Kondisi seperti ini tidak direspon wajarnya sebagai seorang negarawan untuk memulihkan kondisi negara kembali ke arah tujuannya sesuai dalam Pembukaan UUD 45, bahkan makin liar dan binal,” paparnya.
