Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak perlu mengintervesi Presiden Jokowi dengan meminta menteri dari NasDem diganti.
“Reshufle adalah hak prerogative presiden, sebaiknya Djarot atau PDIP sekalipun jangan asbun!” cetus politikus NasDem, Irma Suryani Chaniago menanggapi Djarot, Sabtu (24/12).
Menurut Irma, secara faktual dua menteri yang didesak dicopot dan merupakan kader Nasdem, adalah menteri yang punya prestasi.
Ia menjelaskan, Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan dengan segudang prestasi. Irma pun meminta semua pihak untuk membuka mata bahwa kepemimpinan Siti Nurbaya kebakaran hutan jarang terjadi, hutan aman dan udara bebas dari kabut asap.
Belum lagi, penanaman mangrove masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi. Kemudian, ada pembagian hutan; hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan hutan lindung.
“Memang ada Menteri LHK yang kinerjanya sebaik beliau selama ini? Jutaan hektare selama ini hutan lepas ketangan orang-orang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta,” katanya.
“Dan di tangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi PDIP maupun Syaiful Djarot sebaiknya tidak Asbun,” imbuhnya.
Adapun mengenai Mentan Syahrul Yasin Limpo, kata Irma, salah satu kementerian yang tumbuh di era pendemi kecuali Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, soal tuduhan import beras adalah tanpa data yang jelas.
“Dia (Dajrot) menuduh kalau Mentan senang impor. Makanya kalau bicara jangan asal ngomong jika tidak by data. Mentan adlaah orang yang ngotot mengatakan bahwa kita tidak perlu import karena stok beras dipetani cukup,” tegasnya.
Adapun Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi.
Hal itu Djarot sampaikan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberi sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum 2024.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di Jakarta, Jumat (23/12).
