Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki politik yang bertolak belakang seperti pernyataan copras-capres dan gak mikir ketika ditanya pencapresan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Saat ini Jokowi menolak untuk dikaitkan untuk penundaan pemilu tetapi publik perlu diingatkan ketika ia menolak menjadi capres dengan copras-capres dan gak mikir saat menjadi Gubernur DKI Jakarta,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (23/12/2022).
Menurut Muslim, ketika Jokowi membantah mau memperpanjang jabatan tetapi membiarkkan relawannya melakukan penggalangan opini tiga periode. “Jokowi juga terlihat senang adanya spanduk tiga periode ketika mengumpulkan relawan di Gelora Bung Karno (GBK),” papar Muslim.
Menurut Muslim, Jokowi sedang memainkan orkestra politik di tengah pro dan kontra penundaan pemilu. “Apalagi DPR sudah menjadi bagian kekuasaan sehingga sangat mudah melakukan amandemen UUD 45,” jelas Muslim.
Kata Muslim, kondisi keamanan nasional pun bisa diantisipasi jika ada gelombang protes besar-besaran menolak penundaan pemilu. “Demo kenaikan BBM, pengesahan RKUHP, pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja bisa dikendalikan secara baik oleh Rezim Jokowi,” pungkas Muslim.
