Impor beras yang kembali dibuka Jokowi sebagai Presiden RI sangat tidak sesuai dengan semangat tentang ketahanan pangan yang dicanangkannya sendiri. Presiden Jokowi baru saja membuka kran impor beras sebesar 500.000 ton dengan pengalokasian Rp 4,4 Triliun.
“Sangat fatal sekali karena disampaikan oleh Presiden Indonesia, yang sudah dikenal di belahan manapun bahwa Indonesia adalah bangsa agraris yang bertumpu pada sektor pertanian, dan perikanan karena letak geografis Indonesia,” kata Koordinator ID. Food Watch (IDW) Wawan Leak kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (20/12/2022).
Menurut Wawan, IDW mendesak untuk sebutan tentang pangan bukan lagi menjadi Ketahanan Pangan tapi harus diganti dengan sebutan Kedaulatan Pangan.
“Karena dengan jargon Ketahanan Pangan, masih ada celah untuk impor pangan. Dan lagi-lagi petani diposisikan sebatas obyek dan bukan subyek dalam hal urusan pangan,” jelasnya.
Di saat impor beras, kata Wawan, petani mengeluh kelangkaan pupuk bersubsidi. “Bisa dibayangkan bagaimana ke depan nasib petani Indonesia. Belum lagi akhir-akhir ini, petani banyak mengeluh tentang kelangkaan pupuk bersubsidi. Yang melahirkan harga pupuk melambung, yang pasti tidak sesuai dengan harga panen,” paparnya
Wawan mempertanyakan keberadaan Kementerian Pertanian di saat kebijakan impor beras dan kelangkaan pupuk bersubsidi.
“Pertanyaannya, masih adakah fungsi dari Kementerian Pertanian, kalau memang tidak bisa menjawab tentang kebutuhan pangan dalam negeri.
Atau copot dan ganti menteri Pertanian, yang tidak berfungsi sebagaimana layaknya sebagai tanggung jawab moral, tidak berhasilnya dia menjadi menteri pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia,” tegas Wawan.
Wawan menjelaskan, kondisi iklim yang tropis serta tanah yang subur harusnya Indonesia menjadi lumbung beras namun kenyataannya justru impor.
“Bagaimana mungkin negara yang sangat diuntungkan dengan iklim tropis, masih saja menjadi negara importir pangan,” jelasnya.
Wawan mengatakan, ID.Food Watch akan berkirim nota protes tentang hal tersebut langsung kepada Presiden Jokowi dan Kementerian terkait, karena ini sangat mencederai rakyat khususnya petani.
