Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep (Kaesang) menggelontorkan hampir Rp 100 miliar untuk membeli saham 8 persen PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP).
“Tanpa ada pertanyaan publik semacam dari mana anak kemarin sore itu punya duit hampir Rp100 miliar buat beli 8% saham PMMP,” kata wartawan senior Agustinus Edy Kristianto dalam catatan di akun Facebook-nya berjudul “Sudah Selesaikah Pesta Kerajaannya?”
Agustinus menyoroti pernyataan jumawa Jokowi bahwa urusan digital seenteng masalah IT yang bisa kelar 2 minggu. Ternyata, yang untung besar dari pikiran keliru Jokowi dimaksud adalah segelintir konglomerat yang menempel di kekuasaan.
“Prakerja sama saja. Pikirannya tentang memberantas pengangguran lewat program itu gagal total. Januari-Oktober 2022 saja, ada 2,8 juta orang mencairkan JHT. Dari jumlah itu, 834.037 mencairkan JHT karena PHK. Itu data APINDO, yang khawatir, tahun depan gelombang PHK bakal kencang,” paparnya.
Sementara Prakerja lebih menguntungkan segelintir platform digital yang mendapatkan triliunan rupiah dengan hanya memerantarai pembelian video pelatihan peserta. Komisi 15% per transaksi. Yang punya platform digital itu-itu juga, salah satunya pemilik GOTO.
Kata Agustinus Urusan pangan juga compang-camping. Jangan lihat komentar enteng seorang Menko yang berkata Indonesia baik-baik saja karena tidak terlihat ada warga antre makanan karena kelaparan. Lihat liputan Harian Kompas dua hari terakhir tentang kegagalan program lumbung pangan, salah satunya di Merauke. Sebaliknya kita tengah mengalami limbung pangan. Liputan itu didukung Rainforest Journalism Fund-Pulitzer Center.
Betul, kegagalan itu bak kutukan turun-temurun. Program sudah ada sejak Orde Baru pula. Bukan konsep lumbung pangannya yang salah melainkan kejumawaan kekuasaannya.
“Saya dengar informasi orang dalam, program itu digarap oleh salah satu grup konglomerasi, lokasinya di Merauke, dan eksekutif grup itu—-kabarnya—-kawan sekolah sang raja. Poin kegagalan—-sama seperti hasil liputan Kompas—-karena abai masalah irigasi dan kondisi keasaman tanah,” paparnya.
IKN juga compang-camping. Indikatornya simpel: baru disahkan, UU-nya langsung mau direvisi. Akhirnya revisi UU IKN masuk Prolegnas 2023. Bahkan ada informasi ke saya yang bilang saking ngototnya bahkan proyek sudah ditenderkan sebelum ada AMDAL.
“Saya sudah wanti-wanti dulu bahwa dalam hal IKN, kita potensial digocek Softbank. Terbukti, dia kabur, kan? Tapi ngototnya raja lagi-lagi bikin repot negara. Proyek harus jalan, pakai duit APBN, investor harus senang. Diusulkan perubahan skema dan jangka waktu penguasaan tanah buat investor supaya mereka mau kasih duit. Kita lihat saja nasib anak-cucu kita nanti menanggubng kekacauan hukum agraria dan konflik sosial di masa depan,” paparnya.
