Rezim Joko Widodo (Jokowi) menyayat hati rakyat yang tidak mampu atas kebijakan memberikan subdidi pembelian mobil listrik dan hibrida.
“Aneh kalau negara harus mensubsidi perusahaan untuk pembelian mobil listrik atau mobil hibrida. Hal itu tentu dapat menyayat hati rakyat yang tak mampu,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (16/12/2022).
Kata Jamiluddin, pemberian subsidi tersebut tentu layak ditentang. Sebab, tak layak subsidi diberikan kepada orang atau perusahaan yang secara ekonomi sudah mampu.
Subsidi pada umumnya diberikan kepada orang yang tidak mampu. Kelompok ini di subsidi karena memang sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya. Karena itu, sebagai wujud tanggung jawab, negara harus memberi subsidi kepada rakyat yang tak mampu tersebut.
Jamiluddin mengatakan, subsidi untuk pembelian mobil listrik dan hibrida lebih baik diberikan kepada rakyat miskin. Sebab, uang sebesar itu sudah dapat mensubsidi banyak pengusaha mikro.
“Namun untuk rakyat kecil pemerintah tampaknya sulit memberi subsidi yang relatif besar. Subsidi sebesar itu terkesan hanya layak diberikan kepada pihak-pihak yang mampu,” paparnya.
Jadi, wajar kalau semakin banyak yang mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Rakyat kecil terkesan hanya berhak mendapat subsidi ratusan ribu saja.
“Karena itu, selayaknya Pemerintah membatalkan pemberian subsidi tersebut. Kalau negara memang punya uang, lebih baik berikan subsidi kepada usaha mikro,” pungkasnya.
