Ada indikasi perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan kondisi ekonomi global yang sedang resesi dan akan menimpa Indonesia dan lebih baik anggaran besar pemilu ditunda lebih dulu. Dalam melaksanakan penundaan pemilu dilakukan langkah Istana mengajukan Perpu penundaan pemilu ke DPR.
“Bahwa negara akan mengeluarkan pernyataan bahwa negara dalam kondisi krisis. Atas dasar itu, Istana ajukan PERPU tunda Pemilu ke DPR RI. Isi Perpu yang akan diajukan ke DPR RI dan di merespon DPR RI adalah meminta Presiden keluarkan Dekrit terkoordinasi, kembali ke UUD 1945 melalui mekanisme DPR/MPR,” kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (8/12/2022).
Setelah negara dalam kondisi krisis, keluarlah Perpu yang isinya perpanjanga Presiden lembaga tinggi negara. Yg di dalamnya : DPR RI, MA, MK, DPD RI, Kejagung, Kapolri, Panglima TNI, dst. Selama 2 atau 3 tahun. Hingga UUD 1945 asli di berlakukan kembali maka Pemilu di tahun 2027. MPR akan kembali sebagai lembaga tertinggi negara tapi pemilihan Presiden melalui sidang MPR RI lagi.
Pemilu baru akan dilaksanakan sesuai kehendak rezim setelah semua skenario pertahanan dan rencana cengkeraman oligarki nampak terbebas dari semua gangguan dan mara bahaya.
“Skenario pertama : adalah percepatan lahirnya RKUHP, akan dilanjutkan dengan skenario skenario konfrontasi kondisi perut rakyat lapar, krisis, maka dana Pemilu yang sengaja dibuat fantastis akan digunakan untuk mengatasi krisis perut lapar, alasan pertama Pemilu akan ditunda,” ungkap Sutoyo.
Skenario kedua, kata Sutoyo, melakukan cipta kondisi kerusuhan terukur, kepanikan, yang mendukung suasana. Perut rakyat lebih penting dari pada perebutan kursi kekuasaan. Siapa yang menentang akan di cap haus kekuasaan, radikal, anti Pancasila, teroris, dan kadrun pecinta khilafah. Yang tak peduli dengan perut rakyat.
“Skenario keiga mengesahkan RKUHP sebagai pentungan pemukul bagi oposisi atau siapa saja yang coba melawan akan dihabisi. Dalam RKHUAP negara punya hak menahan seseorang atas penghinaan kepada negara selama 6 bulan tanpa proses peradilan dan di isolasi di suatu tempat terpencil tak bisa di hubungi. Negara yang di maksud : Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan pejabat negara lainnya,” paparnya.
Skenario keempat adalah akan ada keributan tentang stok pangan langka. Rakyat akan di mobilisasi untuk melawan siapapun yang menentang penundaan pemilu dengan alasan rezim sedang menolong rakyat yang kelaparan.
“Skenario kelima, menurut Sutoyo rezim akan meminta KPU sengaja buat anggaran yang fantastis 162 Trilyun. Sebagai BB alasan negara tak sanggup adakan pemilu. Dan dana ini yang akan di konfersi menjadi biaya stok Banyan ( BLT ) dan biaya sosial lainnya,” paparnya
Skenario keenam, 275 Kepala Daerah yang akan di tunjuk langsung di thn. 2022 dan 2023 akan ditunjuk menjadi kepala daerah sudah di bait tunduk, loyal total dan bertanggung jawab mengamankan semua skenario pemerintah
Skenario ketujuh, untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah TNI/POLRI/BIN, mutlak harus back up kebijakan pemerintah.
Skenario kedelapan, KPU, Bawaslu, dan MK atas dukungan media akan mengeluarkan statemen bersama untuk tak sanggup melaksanakan Pemilu di dalam waktu dekat dan setuju Pemilu ditunda.
Skenario kesembilan, kondisi keamanan dan potensi lahirnya protes rakyat melalui demo demo maka program PPKM dengan di hidupkan kembali Covid di Indonesia
Skenario ke sepuluh semua pejabat negara dari pusat sampai daerah akan dijaga dengan imbalan insentif. Termasuk tokoh oposisi akan penetrasi dengan transaksi politik uang, jabatan sekaligus dengan ancaman
“Tujuan akhir dari semua skenario tersebut adalah Presiden boneka tetap aman di singgasana dengan pengawalan ketat oligarki dan jaminan keamanan dari negara China (PKC) dengan segala tanggung jawab dan resikonya,” ungkapnya.
