Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus menindak tegas oknum kelurahan yang meminta uang jika Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ingin memperpanjang kontraknya.
“Saya dapat laporan oknum kelurahan yang minta uang Rp1,5 juta-Rp2 juta jika ada PPSU yang ingin memperpanjang kontrak,” kata aktivis Jakarta Jay Abdullah kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (8/12/2022). “Pak Heru harus segera menindak oknum di kelurahan itu,” jelasnya.
Menurut Jay, RW sudah tidak mempunyai otonomi untuk menentukan warganya yang ingin bekerja sebagai PPSU. “Padahal RW tahu kondisi warga sebenarnya termasuk yang ingin bekerja sebagai PPSU,” paparnya.
Jay juga mendapatkan informasi, rekrutmen PPSU bukan dari warga kelurahan setempat. “Harusnya warga setempat yang diprioritasnya menjadi PPSU,” ungkap Jay.
PPSU yang bukan dari warga setempat berdampak munculnya penggangguran. “Ini yang harus diperhatikan Pemprov DKI Jakarta,” jelasnya.
