Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto yang pernah menolak UU Cipta Kerja diganti menunjukkan siapapun pejabat negara tidak berpihak penguasa dilibas.
“Aswanto Hakim MK yang pernah menolak UU Cipta Kerja diganti membuktikan siapapun yang tidak berpihak ke Rezim Jokowi dilibas,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (24/11/2022).
Menurut Muslim, Rezim Jokowi tidak memberikan peluang kepada siapapun termasuk pejabat negara untuk berbeda pendapat. “Pola seperti negara China sedang dijalankan Rezim Jokowi,” ungkapnya.
Kata Muslim, DPR sudah menjadi bagian dari penguasa dan tidak bisa menyuarakan kepentingan rakyat. “Legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah dikuasai Rezim Jokowi,” paparnya.
Jokowi ingin menempatkan seperti Raja Jawa yang tidak dikritik siapapun. “Para menteri dianggap abdi dalem yang urusan pribadi masuk ranah kepentingan negara seperti pernikahan Kaesang yang melibatkan anggota kabinet dan pejabat TNI,” jelasnya.
Sebelumnya Aswanto diberhentikan oleh DPR RI karena kinerjanya dianggap mengecewakan sebagai Hakim MK, yaitu sering membatalkan produk undang-undang dari DPR.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus politikus PDIP Bambang Wuryanto menyebutkan bahwa Aswanto ikut menilai UU Cipta Kerja cacat formal dan inkonstitusional bersyarat.
“Tentu mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh,” kata Bambang dikutip dari Tempo.
Seperti diketahui, Aswanto merupakan Hakim MK yang terpilih atas usulan DPR, sehingga kinerjanya dianggap mengecewakan lembaga yang mengusungnya.
