Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengharapkan gugatan sengketa proses pemilu yang saat ini sedang pada tahap mediasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berjalan dengan baik tanpa ada tekanan atau intervensi dari kekuatan politik manapun.
Bahkan, secara administratif persyaratan yang mereka siapkan dan unggah di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sudah lebih dari cukup.
Untuk informasi, PRIMA telah melayangkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu RI pada hari Senin (17/10). Jalan tersebut ditempuh setelah KPU mengumumkan PRIMA tidak memenuhi syarat sebagai partai yang lolos ke tahap verikasi faktual.
Ketua DPW PRIMA Jawa Timur, Samirin menyampaikan, pihaknya merasa heran atas keputusan KPU yang tidak meloloskan PRIMA dalam verifikasi administrasi. Apalagi, lanjut dia, struktur PRIMA di Jawa Timur sudah siap mengikuti tahapan verifikasi faktual.
“Namun ternyata kita dianggap TMS oleh KPU RI. Padahal kami siap diverifikasi faktual kapan pun. Struktur kabupaten/kota di Jawa Timur pun sudah bersiap menyongsong proses verifikasi faktual,” ujar dia dalam keterangan resminya di Surabaya, Senin (24/10).
Samirin menuturkan, desakan untuk melakukan gerakan massa menolak keputusan KPU yang tidak meloloskan PRIMA dalam verifikasi administrasi dari bawah sangat massif.
Namun, pihaknya masih berupaya untuk menenangkan anggotanya agar menunggu proses gugatan sengketa yang berlangsung saat ini di Bawaslu RI.
“Saya harapkan semua anggota dan kader di bawah bisa tenang sambil menunggu proses gugatan sengketa yang dilakukan oleh DPP,” tuturnya.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPW PRIMA Aceh, Munzir Abe, meyakini bahwa mediasi antara PRIMA dengan KPU akan mencapai kesepakatan terbaik.
Ia yakin bahwa PRIMA prima akan lolos dalam tahap verifikasi partai politik dan menjadi peserta Pemilu 2024. Sebab, segala syarat telah dilengkapi.
“Kami di daerah yakin akan tercapai kesepakatan terbaik dari proses mediasi ini, karena kami memiliki bukti dan data lengkap sebagai peserta pemilu,” tukasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho mengatakan, PRIMA adalah partai yang diterima oleh seluruh masyarakat Papua karena selama ini konsisten memperjuangkan hak-hak politik lokal masyarakat.
“PRIMA diterima seluruh masyarakat Papua, PRIMA konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua terkait pemenuhan hak hak politik lokal,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal menambahkan, pihaknya tetap optimis dengan upaya yang dilakukan saat ini. Oleh sebab itu, Ia meminta kepada seluruh pengurus dan anggota di daerah untuk selalu siap dan patuh dengan arahan DPP PRIMA.
“Tetap optimis dengan apa yang dilakukan tim advokasi hukum, kita yakin akan ada keputusan yang terbaik,” tutupnya.
