Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak merugikan keuangan negara seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung maupun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Saya mau diundang kejaksaan Agung menjadi saksi ahli masalah minyak goreng. ini merugikan keuangan negara. Saya bilang pak Jokowi yang banyak merugikan keuangan negara, saya tidak jadi saksi ahli,” kata ekonom senior Faisal Basri dalam video yang beredar.
Kata Faisal, berbagai proyek pemerintah tanpa melalui Bappenas terlebih dulu sehingga tanpa kajian mendalam.
“Preside harus terukir, kelembagaan diatur, dicek sama Bappenas. Bappenas lintas sektoral, lintas daerah. Ada kementerian pemburu rente, Kementerian Perindustrian konflik kementerian Perdagangan karena beda partai. Sebelum memutuskan harus lewat Bappenas, saat ini tanpa melewati Bappenas seperti proyek kereta cepat,” ungkapnnya.
Selain itu, Faisal menyoroti kebijakan pemerintah Jokowi yang mengekspor biji nikel secara murah ke perusahaan China.
“Biji nikel 95 persen dipakai perusahaan china. harga di shangkai 80 dollar AS, pemerintah menetapkan 34 dolar AS buat china. 95 persen diekspr ke China bebas bayar pajak 30 tahun. Itu tolol,” pungkasnya.
