Rezim Joko Widodo (Jokowi) di bawah kendali China komunis yang menolak debat kasus Uyghur di Dewan HAM PBB.
“Saya sangat menyesalkan pemerintah Indonesia di bawah Rezim Jokowi menolak debat kasus Uyghur di Dewan HAM PBB. Ini menandakan Rezim Jokowi di bawah kendali China komunis,” kata pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil Si Bangsat Kalem (SBK) kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (7/10/2022).
Menurut SBK, pemerintah Indonesia harusnya mendukung debat kasus Uyghur agar terbongkar pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah China komunis di Xinjiang.
“Pemerintah Indonesia tidak perlu takut dengan pemerintah China komunis yang telah menindas warga Uyghur. Ini soal kemanusiaan,” papar SBK.
Indonesia sebagai negara muslim terbesar, kata SBK harus menunjukkan solidaritas terhadap Uyghur. “Harusnya pemerintah Indonesia bisa menekan pemerintah China komunis di forum internasional termasuk di Dewan HAM PBB,” jelasnya.
Delegasi Pemerintah Indonesia tidak mendukung penyelengaraan debat tentang situasi Uyghur di Xinjiang, China, di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Indonesia menyebut usulan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah HAM di wilayah tersebut.
“Indonesia memandang pendekatan yang diajukan oleh negara pengusung dalam Dewan HAM hari ini tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti, utamanya karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan,” kata Wakil Tetap RI di Jenewa Dubes Febrian A Ruddyard, dalam keterangannya, Jumat (7/10/2022).
“Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Indonesia tidak dalam posisi untuk mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat tentang situasi HAM di Wilayah Otonomi Xinjiang Uyghur,” ujarnya.
