Pemilu 2024 mengalami kesuraman karena hanya menampilkan sosok popularitas dan elektabilitas yang dikemas lembaga survei. Bangsa Indonesia tidak bisa diselesaikan seseorang hanya berdasarkan popularitas dan elektabilitas.
“Dalam Pemilu pergantian presiden dan wakil presiden 2024, Lembaga survei, parpol dan elit politisi berkontestasi pada keterkenalan (popularitas) calon. Tiap hari hitung hasil popularitas, mengkalkulasi keterkenalan semata. Politik populisme ini berbahaya,” kata Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (23/9/2022).
Lembaga survei, parpol dan elit politik harusnya mulai menggagas konsepsi ke depan, program dan rancangan perubahan yang ditawarkan dalam mengatasi banyak masalah.
“Baik soal utang luar negeri, isu korupsi, kepastian hukum, kemiskinan, pengangguran dan krisis global,” jelasnya.
Kata Hasanuddin, lembaga survei, parpol harus memberikan gagasan dalam menyelesaikan persoalan bangsa Indonesia pasca Presiden Jokowi.
“Jangan seperti saat ini, 2 Figur calon (Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan) dijadikan kelinci percobaan politik populisme,” ungkapnya.
Anies dan Ganjar belum memberikan gagasan dalam menyelesaikan bangsa mulai dari kasus utang sampai pemberantasan korupsi. “Mestinya isi kepalanya yang dielaborasi. Khususnya isi kepala parpol pengusungnya,” jelasnya.
Hasanuddin berharap lembaga survei dapat mengedukasi pemilih dan menempatkan Pemilu 2024 sebagai ruang perdebatan program.
“Jangan angka-angka statistik liberalisasi untuk kepentingan mendongkrak popularitas seseorang atas nama survei,” pungkasnya.
