Kemunculan Dewan Kolonel yang digagas beberapa politisi PDIP untuk mengawal Puan Maharani menjadi capres 2024 mengingatkan pada Dewan Jenderal menjelang peristiwa G 30 S PKI.
“Muncul Dewan Kolonel Apapun alasan politisnya sontak mengingatkan peristiwa G 30 S PKI. Menjelang eristiwa G-30-S/PKI beredar isu yang dihembuskan PKI, adanya pembentukan “Dewan Jenderal”,” kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (23/9/2022).
Kata Sutoyo, setelah munculnya Dean Jenderal terjadi penculikan oleh PKI yang berbuntut pembantaian atas 6 Jenderal dan 1 Kapten TNI AD.
“Ingatan masyarakat akan sejarah kelam otomatis muncul kembali dari rekam jejak sejarah telah mencatat peristiwa kelam tersebut. Ada apa dengan munculnya Dewan Kolonel,” ujarnya.
Kajian politik Merah Putih bergerak cepat dan hasil dari rekamannya
mencatat bahwa ide ini dari anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PDIP Johan Budi. Mantan juru bicara KPK itu mengaku sebagai inisiator dibentuknya Dewan Kolonel. Johan menjelaskan, Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu.
Sutoyo menganggap wajar kecurigaan munculnya Dewan Kolonel terutama arah dan jangkauan politik yang lebih luas, mengingat ada beberapa kader PDIP yang telah ikut pendidikan politik di China.
Bukan lagi kaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 . Tetapi bisa saja ada benang merah dengan kebangkitan PKI sesuai fakta tumbuh subur di era rezim Jokowi.
“Semua masyarakat harus tetap waspada, mendeteksi secara dini akan kebangkitan PKI gaya baru – lawan dan tutup rapat munculnya kembali PKI di Indonesia,” pungkas Sutoyo.
