Demo buruh seperti karnaval dan pulang tidak mempunyai target untuk mengubah kebijakan penguasa yang berpihak kepada kaum pekerja.
“Kalau demo atau unjuk rasa pun hanya sekedar tampil dengan jumlah massa ala kadarnya bagai karnaval dan setelah mejeng sejam dua jam terus pulang. Ini namanya demo sekedar menggugurkan kewajiban,” kata tokoh aktivis buruh Jumhur Hidayat dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Senen (19/9/2022).
Jumhur meminta para pimpinan buruh untuk mewaspadai tindakan penguasa yang berupaya melemahkan gerakan buruh di Indonesia.
“Diperlukan kewaspadaan semua pimpinan buruh terhadap upaya moderasi yang dilakukan penguasa. Ini berlaku bagi pimpinan buruh dari semua tingkatan baik pada level perusahaan, cabang, daerah bahkan nasional,” jelasnya.
Jumhur mengatakan, gerakan buruh tidak boleh lemah setelah menerima BSU (Bantuan Subsidi Upah) akibat kenaikan BBM atau menerima sembako murah dan bantuan kegiatan lainnya.
“Kalau gara-gara itu semua pimpinan buruh berubah dan tidak lagi berjuang keras menuntut perubahan kebijakan yang merugikan kaum buruh ya itu namanya sudah tersogok, baik disadari atau tidak,” tegas Jumhur.
Semua pimpinan buruh, menurut Jumhur yang mantan aktivis mahasiswa ITB tahub 80-an ini, silahkan saja berhubungan baik dengan pejabat seperti dengan Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan dengan Menteri atau Presiden tapi jangan berubah sikap dan harus tetap menuntut agenda utama kaum buruh yaitu cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah menjadi monster bagi kaum buruh Indonesia.
