Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih
“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan” – ( Sutan Syahrir ). Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebathilan” – Imam Syafi’i”
Kita terus dihadapkan pada sebuah rekayasa ekonomi politik Oligarki yang ugal ugalan. Negara bukan hanya menjauh dari cita cita dan tujuan negara tetapi sudah mengarah kearah kehancurannya.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Pertalite, Solar, dan Pertamax), mulai Sabtu (3/9/2022), merupakan kebijakan yang tidak bijak. Bahkan dapat dikatakan kebijakan yang membajak hak rakyat.
Bahwa kebijakan baru ini menunjukkan secara nyata bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang mengarah ke rezim tirani tidak prorakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat.
Kehidupan rakyat yang makin sulit, terjepit dan susah hanya sekedar mencari makan, terus dihadapkan pada pilihan hidup atau mati.
Kekuasan telah di jalankan atas kehendak dan nafsu atas kendali Oligarki, semua aspirasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan sudah kering dan lenyap dari pikiran pemimpin yang songong.
Seperti tertulis di dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat: ”…..
Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.
(Pemerintah dilembagakan di antara Manusia, memperoleh kekuasaan mereka yang adil dari persetujuan yang diperintah. Bahwa setiap kali Bentuk Pemerintahan apa pun merusak tujuan-tujuan ini, adalah Hak Rakyat untuk mengubah atau menghapusnya, dan untuk membentuk Pemerintah baru, meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip tersebut dan mengatur kekuatannya dalam bentuk sedemikian rupa, karena bagi mereka tampaknya paling mungkin mempengaruhi Keselamatan dan Kebahagiaan mereka.)
A Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler.
(Seorang Pangeran yang karakternya ditandai oleh setiap tindakan yang dapat mendefinisikan seorang Tiran, tidak layak untuk menjadi penguasa)
Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka.
Kasus kenaikan BBM yang ugal ugalan sama sekali mengabaikan suara dan aspirasi bahkan kondisi riil rakyat yang sedang susah dan menjerit kesulitan ekonomi terus diterjang dengan kebijakan yang pro kapitalis atas remot oligarki. Maka pilihannya turunkan BBM atau turunkan Jokowi.
