Para pelaku bisnis properti bersahabat dengan Istana Presiden sehingga bisa sewenang-wenang menyerobot lahan milik rakyat.
“Istana Presiden bersahabat dengan para pelaku bisnis properti adalah nyata adanya, karena mereka pelaku terwujudnya rumah rumah modern di perkotaan,” kata Penasehat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Senen (4/6/2022).
Kata Beathor, pemilik lahan rakyat yang telah diserobot pengembang tidak pernah membagikan keuntungan kepada warga setempat.
“Tanah-tanah warga sudah berubah wujud menjadi berbagai komplek perumahan mewah, lantas kenapa ahli waris dari pemilik tanah itu tidak dibagi keuntungan karena tanah mereka belum dan tidak dibayar oleh para pengembang tersebut,” ungkap Beathor.
Beathor menyarankan, Presiden Jokowi memanggil para pengusaha properti yang telah menyerobot tanah milik rakyat. Jokowi harus meminta pengusaha properti membayar lahan rakyat yang telah diserobot.
“Cara baru itu adalah mediasi, Bapak Jokowi panggil dan tegur para pengusaha harus mengayomi warga pemilik tanah,” jelasnya.
Mediasi adalah wujud dari negara hadir dalam perkara perampasan tanah, sehingga setiap tahun jumlah kasus mafia tanah turun drastis atas terobosan kebijakan ini.
Mafia perampasan itu tidak membayar tanah warga dan tidak membayar pajak negara. “Jika tidak mau mediasi maka Presiden harus keluarkan daftar orang tercela,” pungkasnya.
