Semua lembaga survei harus dibuka ke publik sumber dananya agar tidak memunculkan kecurigaan telah dibiayai oligarki.
“Lembaga survei yang katanya maenstream, Poltracking, SMRC, Charta Politika, dll. dituntut untuk buka sumber dana survei,” kata Presidium Nasional PNPK (Poros Nasional Pemberantasan Korupsi) Haris Rusly Moti di akun Twitter-nya, Rabu (15/6/2022).
Kata Haris Rusly, sumber dana lembaga survei sangat mempengaruhi hasil survei yang dirilis ke publik.
“Jika hasil survey yg diguyur di newslink & medsos didanai oligarki berarti mereka adalah Jurkam atau relawan Capresnya oligarki yg sedang mendikte publik,” paparnya.
Seleksi kepemimpinan nasional dirusak dan didikte lembaga survei yang hanya mendasarkan pada popularitas palsu semata.
“Lembaga survei-nya oligarki merusak aspek prinsipil yanh mendasari seleksi kepemimpinan nasional seperti kapasitas, integritas, gagasan & setia kepada NKRI, Pancasila & UUD 1945,” papar Haris Rusly.
Menurut Haris Rusly, pengalaman KH Maruf Amin yang ditetapkan Jokowo sebagai Calon Wapres, bukankah tak masuk di dalam radar lembaga survei sebagai tokoh nasional yang elektabilitasnya moncer sebelum ditetapkan sebagai cawapres.
“Kasus Kiai Maruf membuktikan elektabilitas palsu yg didikte lembaga survei tak menjamin seorang tak terpilih,” pungkas Haris Rusly.
