Lembaga survei dibayar oleh oligarki untuk memunculkan calon presiden (capres) yang memiliki elektabilitas dan popularitas tertinggi. Lembaga survei sudah dikendalikan oligarki untuk menggiring masyarakat memilih capres yang telah dikendalikan oligarki.
“Lembaga survei dibayar pakai duit oligarki,” kata Presidium Nasional PNPK (Poros Nasional Pemberantasan Korupsi) Haris Rusly Moti di akun Twitter-nya, Senin (12/6/2022).
Kata Haris, popularitas dan elektabilitas capres harus didasarkan prestasi bukan penggiringan opini melalui lembaga survei dan pencitraan media sosial.
“Popularitas Capres mestinya akibat dari penerimaan masyarakat atas kapasitas & visi yg diajukan si Capres,” jelasnya.
Haris mengatakan, lembaga survei merangkap sebagai konsultan politik. “Idealnya penentuan Calon Presiden tak didikte lembaga survei yang rangkap konsultan kampanye untuk bentuk popularitas palsu,” pungkas Haris.
