Erick Thohir menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi kendaraan politik praktis di Pilpres 2024.
“Erick Thohir malah terlibat politik praktis ikut dalam dinamika politik partai politik dan menyebar berita tentang pencalonannya sebagai capres/cawapres 2024,” kata Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (9/6/2022).
Pemberitaan pencalonan Erick Thohir di media massa sudah bukan rahasia umum lagi, termasuk soal persepsi sosialisasi menggunakan berbagai sarana yang ada di BUMN yang tak terkait dengan aktifitas bisnis serta pertemuan-pertemuan politik secara khusus dengan berbagai partai politik.
“Ini sudah melampaui batas profesionalisme dan kegiatan di luar jalur ekonomi atau dunia usaha,” papar Hasanuddin.
Menurut Hasanuddin, Erick Thohir sudah tidak lagi mengelola BUMN secara entitas bisnis, namun seperti pemerintahan. Di mana ia menjadi kepala pemerintahan di BUMN.
“Ini berbahaya, sebab negara Tidak Boleh berbisnis, karena itulah dibentuk BUMN agar dapat menjalankan fungsi profesional sebagai entitas bisnis,” paparnya.
Menurut Hasanuddin, resiko terbesar dari entitas bisnis BUMN adalah masuknya kepentingan politik. Dan resiko terlarang ini sudah diutak-atik oleh sang menteri.
“Kami berharap, Presiden Jokowi dan DPR mengontrol kembali Kementerian BUMN dan mengembalikan pada tujuan semulanya sebagai kendaraan perekonomian nasional dan bukan kendaraan politik,” pungkas Hasanuddin.
