Kehidupan rakyat Indonesia makin susah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kebijakan menghapus honorer di instansi pemerintah.
“Sudah sangat berat begini hidup di awah kepemimpinan Jokowi,” kata aktivis ICMI Muda Ahmad Anjay Al Baroesy di akun Twitter-nya @baroesy, Jumat (3/6/2022).
Ahmad mengatakan seperti itu menanggapi berita dari CNN Indonesia berjudul “Honorer Instansi Pemerintah Dihapus 2023, Diganti Outsourcing”
Kata Ahmad, kebijakan pemerintah menghapus honorer justru menguntungkan pemilik penyalur tenaga kerja yang dikuasai kelompok tertentu. “Seluruh penyalur tenaga kerja coba cek siapa yang kuasai?” ungkap Ahmad.
Menurut Ahmad, menghapus honorer di pemerintah memunculkan pengangguran dan sangat tidak manusiawi. “Ini kebijakan kapitalis yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45,” jelasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) akan mengapus sistem tenaga honorer mulai November tahun 2023.
Terkait dengan hal tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan merekrut pekerja alih daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan, menggantikan sistem pegawai honorer.
“Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing),” ujar Tjahjo dalam surat edaran Selasa (31/5/2022).
