Pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta sangat baik di bawah Anies Baswedan dibuktikan dengan prestasi mendapatkan lima kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Lima kali opini WTP dari BPK menunjukkan tata pengelolaan keuangan Pemprov DKI di bawah Pak Anies sangat baik,” kata Aktivis Jakarta Jay Abdullah kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (31/5/2022).
Menurut Jay, laporan keuangan penggunaan APBD DKI sangat baik. “Apalagi APBD DKI sangat besar sekali sehingga berpotensi disalahgunakan,” jelas Jay.
Kata Jay, prestasi lima kali opini WTP dari BPK merupakan hasil kerja kolaborasi semua pihak. “Bukan hanya birokrat di Pemprov DKI tetapi rakyat yang mendapat dana Pemprov DKI melaporkan keuangan secara baik,” ungkapnya.
Prestasi ini, kata Jay membuat Anies mendapat kepercayaan untuk menjabat Presiden Indonesia. “Bukan hanya warga Jakarta yang menginginkan Pak Anies jadi presiden tetapi rakyat Indonesia,” pungkas Jay.
Provinsi DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK BPK DKI Jakarta Dede Sukarjo kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, Selasa (31/5/2022).
“BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” ujar Dede saat membacakan LHP BPK dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa.
