Oleh: Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Politik Merah Putih)
Menurut Linda Lee Kaid (2007), iklan politik adalah proses komunikasi dimana seorang sumber (biasanya kandidat dan atau partai politik) membeli atau memanfaatkan kesempatan melalui media massa guna meng-exposure pesan-pesan politik dengan sengaja untuk mempengaruhi sikap, kepercayaan dan perilaku politik khalayak.
Iklan sendiri dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara serempak agar memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi, membujuk dan meyakinkan (Sudiana, 1986:1).
Usulan majunya seorang Capres di Pemilu 2024 selama ini hanya mengandalkan iklan dan atas dasar survei terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak tertentu. Permainan ulang iklan dan rentalan lembaga survei hanya akan memecah fokus masyarakat, serta memicu kegaduhan di tengah isu-isu penting, semua atas arahan sponsornya.
Bahwa cara tersebut adalah jualan isu murahan, dipaksakan, tetapi masih berjalan efektif di masyatakat agraris dan masa mengambang apalagi pekat dan berjalannya politik transaksional di negara miskin atau negara berkembang.
Celakanya kebohongan yang diajarkan terus menerus dikemudian hari akan dianggap sebagai sebuah kebenaran ( by : Lenin – Bapak komunis Uni Soviet ). Jadi kebohongan iklan dan survei yang dilancarkan secara terus menerus bisa berpengaruh kuat pada masyarakat pemilih yang akan terlibat dalam Pilpres serentak yang akan datang
Terekam bahwa : “Biaya Pemilu Pemilu Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan Rp110 triliun, jauh lebih besar dari biaya Pemilu 1999 dipercepat dari 2002, hanya Rp1,3 trilliun” tidak nada jaminan akan terlaksana Pemilu yang jujur dan adil dan jaminan akan menghasilan pemimpin – pemimpin hebat. Demikian di katakan tokoh nasional Rizal Ramli pada akun Instagram pribadinya @rizalramli.official, Minggu, 8 Mei 2022.
Keterlibatan oligarki dan Bandar Pemilu sejak Pemilu 2014 makin menguasai semua proses ranah tata laksana politik kita dan Pemilu serentak hanya mainan mereka untuk melahirkan pemimpin-pemimpin kelas boneka yang hanya bermodalkan pencitraan.
Kondisi Pemilu / Pilpres diperparah dengan dikuncinya Presidential Threshold 20 %. Ini Pilpres partai politik bukan Pilpres rakyat, peluang buka lapak partai partai jualan suara partainya untuk para Capres yang akan maju pada laga Pilpres 2024.
Sedangkan akal sehat bisa menerka dengan kalkulasi setiap Calon Presiden (Capres) harus memiliki.
modal pribadi 50 sampai 60 trilliun adalah mustahil. Suka atau tidak suka harus mempertimbangkan mengiba kepada para Bandar politik Oligarki.
Rekayasa lanjut adalah permainan di KPU, anggotanya adalah wakil Ormas sangat jelas kendali ada di penguasa dan Bandar politik Oligarki. Artinya kecurangan perolehan suara untuk kemenangan calon Capres dari Bandar Politik itu sangat mudah direkayasa .
Pemilu serentak dan khususnya Pilpres 2024 sesungguhnya saat ini sudah selesai siapa yang akan menjadi Presiden boneka selanjutnya. Bahkan untuk hasil Pemilu untuk Gubernur, Bupati, Walikota.dan anggota DPR sudah bisa ditebak hanya akan dikuasai para pemilik modal besar. Lagi lagi tidak akan lepas dari para Bandar Politik Oligarki.
Pertanyaan apakah gambaran buruk Pemilu serentak 2024 benar benar akan terjadi . Jawabannya ya akan terjadi, kalau tidak ada perubahan ajaib secara total tentang perangkap instrumen UU Pemilu dan perangkat aturan Pemilu lainnya.
Perubahan ajaib tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan kekuatan besar dari pemilik kedaulatan negara melakukan people power untuk memaksa penguasa merubah kembalikan proses Pemilunya yang jujur dan adil.
Hentikan proses pembodohan rental survey abal abal, iklan yang menyesatkan dan hancurkan semua kekuatan Bandar Politik yang akan memenangkan Presiden boneka lanjutan yang akan merusak dan menghancurkan negara.
