People Power merupakan jalan untuk mendapatkan pemimpin yang tidak dikuasai oligarki. Selama ini Presidential Threshold (PT) 20 persen merupakan cara oligarki untuk mempersiapkan para pemimpin di Indonesia.
“Kita tidak bisa hanya memilih pemimpin yang sudah dialas/disiapkan oligarki. Rakyat Indonesia wajib berjuang untuk mendapatkan pemimpin di luar lingkaran oligarki. Caranya people power tidak dengan jalan pemilu yang dikendalikan oligarki PT 20 persen,” kata aktivis senior Dedi Ekadibrata dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (29/4/2022).
Dedi juga mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) diduga mendapat perintah dari oligarki untuk memutuskan menolak Judicial Teview (JR) Presidential Threshold (PT) 0 persen.
“Ada dugaan oligarki “perintahkan” MK untuk menolak Judicial Review PT 20 persen,” ungkapnya.
Kata Dedi, publik akan mencatat hakim MK yang menolak JR PT 0 persen. “Catat siapa saja Hakim MK yang menolak ada waktunya mereka mempertanggungjawabkan di depan hukum,” jelas mantan politik di era Soeharto ini.
Anggota DPR Komisi II dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mendukung wacana penghapusan PT 20 persen. Ia menilai, aturan itu memicu ongkos politik mahal dan mencegah oligarki politik dalam mensponsori figur untuk menjadi presiden.
“Setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (15/12/2021).
Ia pun memandang penghapusan aturan PT akan mencegah konflik di masyarakat. Ia mencontohkan polarisasi politik pada Pilpres 2019 sebagai dampak lanjutan akibat kemunculan kebijakan ambang batas ini.
“PT juga lari dari semangat reformasi, lantaran tidak membuka ruang demokrasi guna memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk memilih mana calon yang terbaik tanpa perlu diatur dan diseleksi terlebih dahulu oleh mekanisme ambang batas,” tukasnya.
