Oleh: Tarmidzi Yusuf (Pegiat Dakwah dan Sosial)
Perseteruan Megawati Soekarno Putri (MSP) versus Luhut Binsar Panjaitan (LBP) memasuki babak baru. Pasca terkuaknya kasus Jiwasraya dan Harun Masiku. Kabarnya saling sandera. Kasusnya makin tak jelas. Biasa dalam drama politik Indonesia. Jangankan ditangkap. Terungkap pun tidak. Aktor intelektual aman-aman saja.
Kini muncul skandal baru, minyak goreng. Tumpahan minyak goreng yang licin itu bisa saja membuat salahsatu pihak terpeleset. Tawar menawar politik. Reshuffle kabinet yang tertunda. Masuknya gerbong MSP dalam posisi strategis kabinet. Mempreteli ‘kekuasaan’ the real president yang makin dominan dengan puluhan jabatan yang tak sesuai tupoksinya.
Apalagi foto salah seorang tersangka minyak goreng, Master Parulian Tumanggor bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Staf Presiden Moeldoko beredar luas di masyarakat.
Foto Luhut Binsar Panjaitan dan Parulian Tumanggor tersebar di Twitter dan media sosial lainnya. Dibagikan sejumlah netizen. Beberapa di antaranya ditambahi dengan narasi tentang kedekatan Luhut dan Parulian.
Anggota DPR dari PDIP, Masinton Pasaribu langsung memuntahkan peluru panas. Masinton Pasaribu mengaku mendengar dugaan pengumpulan dana (fundraising) dari kasus kelangkaan minyak goreng untuk penundaan pemilu 2024.
Sebagaimana kita ketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Keempat tersangka tersebut adalah
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor. Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang sebagai tersangka.
Muntahan peluru panas Masinton Pasaribu menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Terbongkarnya kasus dugaan korupsi minyak goreng yang dikait-kaitkan dengan penundaan pemilu bernuansa politis.
Pasalnya, nama LBP sering disebut-sebut dengan usulan penundaan pemilu. Sedangkan Jaksa Agung, ST Burhanuddin yang mengungkap dugaan korupsi minyak goreng dikenal dekat dengan PDIP.
Wajar bila banyak pihak skeptis. Kasus minyak goreng akan sama dengan Skandal Jiwasraya dan Harun Masiku. Terhenti hanya di level pejabat eselon 1. Menteri dan Menkonya aman. Tidak sampai pakai rompi orange. Paling cuma menterinya diganti. Tidak menutup kemungkinan deal-deal politik, Menteri Perdagangan jadi milik PDIP.
Sebagai partai penguasa dan partai pemenang pemilu, wajar mengundang kecemburuan dari PDIP. LBP yang bukan ketua umum partai mendapat pos strategis dan sangat berpengaruh. Bahkan kesan kuat di masyarakat, LBP lah yang mengendalikan kabinet. Tentu saja membuat MSP kecewa. Jokowi sebagai petugas partai sekaligus presiden lebih mendengar LBP ketimbang MSP.
Kasus minyak goreng bakal mirip drama. Sutradara dan produsernya aman. Pemain figuran yang dikorbankan. Ibaratnya, apa mungkin tangan kotor membersihkan tempat kotor? Bukannya bersih, malah tambah kotor. Apalagi sangat kental nuansa transaksionalnya. Saling intip kasus. Berujung deal-deal politik. Rakyat tetap menderita. Harga minyak goreng tetap selangit.
Garut, 23 Ramadhan 1443/25 April 2022
