Ketua DPR RI Puan Maharani harus menyampaikan kota protes kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) atas kegaduhan yang disebabkan pernyataan beberapa menteri terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.
Demikian dikatakan Aktivis Indonesia Satu (AIS) kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (20/4/2022). AIS terdiri dari Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda, Ketua PIJAR 98 Sulaiman Haikal dan SIAGA 98 Hasanuddin.
AIS menyatakan dukungan penuh atas pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang meminta dihentikan polemik terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode sebagaimana disampaikan Selasa, 19 April 2022.
“Pernyataan Ketua DPR RI ini menegaskan tidak akan ada proses legislasi di DPR RI terkait usulan tersebut,” ungkapnya.
AIS meminta Ketua DPR RI menyampaikan nota protes kepada Presiden Jokowi atas langkah dan polemik yang tercipta akibat ulah beberapa pembantu presiden tersebut, khususnya menyangkut dugaan informasi yang tidak benar berkaitan dengan “BIG DATA 110 Juta” dan argumentasi yang tidak berdasar atas usulan penundaan pemilu 2024.
“Bagaimanapun, hal ini telah menciptakan kegaduhan, mengganggu stabilitas keamanan dan korban kekerasan,” jelas AIS.
Menurut AIS penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah peristiwa politik luar biasa (extra ordinary politic) karena berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketidakpastian pelaksanaan pemilu 2024.
“Nota protes ini untuk mengingatkan bahwa terhadap hal tersebut tidaklah dapat dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, dan menegaskan tidak ada diskriminasi dan pra anggapan, bahwa jika masyarakat yang menciptakan kegaduhan dapat dipidana, sementara para pejabat tidak tersentuh, meskipun telah nyata menyebarkan hoax,” pungkasnya.
