Komposisi anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 dicurigai untuk kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Penyusunan anggota KPU dan Banwaslu – saat ini juga dicurigai berjalan tidak objektif dan arahnya dipersepsikan untuk persiapan kecurangan pada Pilpres 2024 mendatang (kalau tidak ditunda),” kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (19/4/2022).
Sutoyo juga mengatakan, Jokowi terkesan hanya sebagai boneka kekuatan politik yang lebih besar dari kuasa dirinya sebagai presiden adalah situasi bahaya yang tidak akan bisa dihindari akan terus terjadinya keributan dan kekerasan yang akan terjadi tanpa akhir.
“Kalau ini tidak disadari bersama sebagai kendala keutuhan dan jaminan demokrasi berjalan dengan normal, negara akan tetap dalam goncangan dan sangat mungkin akan terus meluncur ke arah kehancurannya,” ungkap Sutoyo.
Indikator penyimpangan terhadap konstitusi di era Jokowi terang terlihat dengan munculnya oknum penguasa yang ingin memaksakan perpanjangan jabatan presiden dan atau masa jabatan periode presiden.
“Ketika penguasa sudah mengabaikan konstitusi karena nafsu kekuasaan yang ingin tetap dipertahankan tanpa peduli rambu rambu proses demokrasi – kekerasan akan terjadi dan pecah di mana-mana,” jelas Sutoyo.
Ia mengatakan, kekerasan politik tidak kasat mata, pelaku – pelakunya invisible hands ( kaum elite, peng-peng, dll. ), namun kerusakannya besar
Meminjam konsep Prof Johan Vincent Galtung, sosiolog Norwegia, pendiri utama disiplin perdamaian dan konflik: “Kekerasan Struktural adalah suatu bentuk kekerasan dimana beberapa struktur sosial atau institusi sosial dapat merugikan orang dengan menghalangi mereka memenuhi kebutuhan dasarnya”.
“Kekerasan struktural dan kekerasan langsung dikatakan sangat saling bergantung, termasuk kekerasan keluarga, kekerasan gender, kejahatan kebencian, kekerasan rasial, kekerasan polisi & negara, terorisme, dan perang. Hal ini sangat erat kaitannya dengan ketidakadilan sosial & ekonomi,” pungkasnya.
