Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat jelas meminta para menteri untuk tidak membicarakan perpanjangan jabatan Presiden maupun penundaan pemilu 2024
“Setelah Presiden Jokowi bersikap tegas para menteri tidak berbicara perpanjangan jabatan presiden. Kami juga meminta tangkap dan adili provokator serta dalang perpanjangan jabatan presiden,” kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (7/4/2022).
Menurut Anto, sikap tegas Jokowi itu menunjukkan mantan Wali Kota Solo hanya berkuasa dua periode. “Tidak perlu menunda Pemilu 2024,” ungkap Anto.
Anto meminta para menteri fokus dalam bekerja dalam menyelesaikan persoalan bangsa bukan menggalang kekuatan memperpanjang jabatan presiden. “Rakyat sudah jelas menginginkan Indonesia sejahtera tak ingin mengubah konstitusi,” papar Anto.
Kata Anto, para politisi juga harus berhenti mewacanakan penundaan Pemilu 2024 atau memperpanjang jabatan presiden. “Tidak bisa atas nama demokrasi membolehkan wacana penundaan pemilu,” jelasnya.
Ia mengatakan, munculnya gagasan penundaan pemilu bahkan sampai penggalangan massa memunculkan kegaduhan di masyarakat. “Perpanjangan jabatan presiden memunculkan instabilitas politik,” pungkas alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.
