Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin asal jeplak atas pernyataanya teriakan tiga periode jabatan presiden merupakan hak yang dijamin dalam demokrasi.
“Terkait Jokowi 3 periode Ngabalin asal jeplak. Dia hanya ikut arus angin pimpinan atau penguasa yang memberinya kursi atau jabatan yang nyaman baginya,” kata aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (31/3/2022).
Kata Damai, Ngabalin berpotensi melanggar hukum atas pernyataannya atas nama demokrasi membiarkan wacana tiga periode jabatan presiden.
“Ngabalin punya bakat atau potensial untuk melanggar hukum. Ini bisa dibuktikan dari komentarnya di alam demokrasi boleh melanggar konstitusi ‘ walau yang mau dilanggar merupkan konstitusi dasar atau ketentuan yang merupakan sumber hukum di negara ini yakni UUD. 1945,” ungkapnya.
“Pendapatnya ini justru kebalikan daripada teori masyarakat modern, karena pemikirannya sempitnya mengindikasikan mengajak masyarakat kembali ke hukum rimba. Tidak ada rambu- rambu hukum yang wajib dipatuhi.”
Ngabalin mengaku merespon pertanyaan dari beberapa wartawan yang sempat mewawancarai terkait adanya rencana dalam waktu dekat Asosiasi Pemerintah Desa akan menyampaikan pendapat di ruang publik di Jakarta tentang pentingnya tiga periode bagi Presiden Jokowi.
“Saya ditanya wartawan, ya siapa yang bisa melarang? Siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa menghambat mereka? Ketika ditanya oleh wartawan, apakah meskipun itu soal 3 periode? Mau tiga periode, mau empat periode atau lima periode, nggak ada urusan. Itu urusannya adalah hak demokrasi setiap orang,” ujar Ngabalin seperti, Kamis (31/3).
Bahkan, Ngabalin juga mengaku sempat ditelepon oleh wartawan yang mempertanyakan dugaan adanya desain dari Istana atau KSP terkait tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi maupun penundaan Pemilu 2024.
“Ya sudah pasti tidak mungkin, karena kita tetap tegak lurus pada konstitusi, begitu amanah, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kita semua,” kata Ngabalin.
Ngabalin pun mempersilakan siapapun untuk berwacana Presiden Jokowi tiga periode, penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
