Masyarakat Maluku Se-Jabodetabek kumpul di Kantor Perwakilan Maluku wilayah Provinsi DKI Jakarta, kemudian langsung bergerak tertib menuju Kantor Kemenkomarves, Kantor KKP RI dan Istana Negara untuk menyuarakan Aspirasi langsung kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Menteri terkait tersebut.
Musa Marasabessy,SH salah satu Korlap Aksi Warga Masyarakat Maluku Se-Jabodetabek sangat menyesalkan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono yang menyatakan bahwa negara tidak memiliki anggaran pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku.
Musa Marasabessy,SH menilai apa yang disampaikan Menteri KKP sangat membuat kami masyarakat Maluku Se-Jabodetabek dan Masyarakat Maluku di kampung Maluku sana menangis. Kalimat Negara tidak punya uang itu saat Rapat kementerian KKP dengan DPR RI terucap secara sadar untuk menyatakan tidak ada uangnya, ini pernyataan pribadi? Atau benar-benar negara tidak punya uang?.
Di depan, staf Ahli Menteri KKP dan Sesdirjen DJPT saat menerima Perwakilan Masyarakat Maluku Se-Jabodetabek ditanyakan langsung, tetapi pihak KKP tidak bisa menjawab.
“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami meminta Bapak Presiden Jokowi untuk segera memecat Trenggono dari jabatan Menteri KKP RI,” ujar Musa Marasabessy di ruangan Audiensi saat diterima perwakilan KKP.
“Sudah 20% lebih Komoditi Nelayan dan Laut Maluku diberikan kepada NKRI, kami ini Provinsi ke-8 yang menyatakan ikut NKRI. Selama ini kami diam, sabar dan kami tidak pernah meminta-minta untuk apapun tapi Ini adalah janji dari tahun 2010, tiba-tiba dibilang tidak ada uang, ini sangat perlu meminta maaf kepada Masyarakat Maluku. Kedepan menjadi pelajaran penting, para Menteri harus difikirkan dampak negatif kedepannya. Apalagi di forum rapat DPR resmi,” ujar Musa Marasabessy di kantor KKP Gambir Jakarta.
Berikut Pernyataan Sikap Masyarakat Maluku Se-Jabodetabek di DKI Jakarta :
1.) Meminta Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku.
2.) Mendorong Presiden Joko Widodo untuk Segera mengeluarkan INPRES atau KEPRES sebagai payung hukum bagi pembangunan ANP dan LIN di Maluku.
3.) Meminta Presiden Joko Widodo segera bentuk team percepatan pembangunan proyek strategi Nasional Ambon New Port (ANP) dan lumbung ikan nasional (LIN) di Maluku.
4.) Meminta Presiden Joko Widodo memecat Bapak Sakti Wahyu Trenggono Dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI jika 3 Permintaan kami diatas tidak bisa dilakukan segera untuk dipenuhi Janjinya.
