Badan Otorita IKN Nusantara harus dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa sumber utama pembiayaan berasal dari APBN.
Demikian dikatakan Ketua Harian Jaringan Kerja Ibu Kota Negara (JAGA IKN) Hasanuddin kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (31/3/2022). “Meskipun skema pembiayaan ini berkisar 20 persen dari total pembiayaan yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, substansi infrastruktur IKN Nusantara yang melambangkan Ibu Kota Negara dengan dibiayai APBN. “Oleh sebab itu, sebaiknya tidak membahas dan ikut meramaikan sumber lainnya yang sah, karena itu sifatnya prioritas kedua,” ungkapnya.
Hasanuddin menyarankan Badan Otorita IKN Nusantara segera mengkonsultasikan pembiayaan bersumber dari APBN dengan Presiden dan DPR RI. “Bukan menstimulasi perdebatan pembiayaan bersumber dari non APBN. Sebab, pembiayaan APBN ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara,” jelas Hasanuddin.
Apalagi, waktu pembangunan IKN Nusantara yang masih panjang, dan oleh sebab itu masih cukup waktu membicarakan pembiayaan infrastruktur lainnya.
“Sebaiknya, Badan Otorita IKN Nusantara bersikap profesional dan memahami psikologi publik, yang belum saatnya membahas pembiayaan non APBN oleh sebab baru terdampak secara ekonomi akibat bencana pandemi kesehatan Covid-19,” pungkasnya.
