Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera memecat menteri, pejabat dan kepala daerah yang menjalankan kebijakan impor.
Demikian dikatakan Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 98 Anto Kusumayuda kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (26/3/2022). “Kebijakan impor yang dijalankan beberapa menteri, pejabat dan kepala daerah tidak sesuai Nawacita,” ungkapnya.
Kata Anto, ada mafia yang ingin membuat citra buruk Presiden Jokowi dengan menekan menteri melakukan impor. “Mafia ini ingin mengambil keuntungan bagi kelompoknya dengan mengesampingkan kepentingan nasional,” papar Anto.
Deregulasi yang semestinya dikeluarkan Menteri Perdagangan, adalah mendorong akselerasi eksportir untuk tumbuh dan berkembang, di antaranya adalah pemberian insentif-insentif bagi pelaku usaha berbasis ekspor. Dengan demikian akan berpengaruh besar terhadap keseimbangan neraca perdagangan nasional.
Ia mengatakan, ada banyak pihak yang hendak memburu keuntungan dari kebijakan impor tersebut. Tak hanya berkaitan dengan impor beras, melainkan dari impor pangan lainnya.
“Impor bawang, impor beras, impor gandum, jagung, itu semuanya, garam itu semua ada penggeraknya, ada pemburu rente, ada mafia importnya,” kata alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Sebelumnya, Presiden Jokowi geram banyak kementerian yang masih mengimpor produk untuk kegiatan operasional mereka.
Kemarahan Jokowi itu disampaikan di hadapan para menteri dan kepala daerah dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3/2022).
Dalam pidatonya, dia beberapa kali menyebut kata “bodoh” hingga melarang hadirin bertepuk tangan.
Jokowi mengatakan, anggaran pengadaan barang dan jasa sebenarnya sangat besar. Anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.
Jika saja 40 persen dari total anggaran digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.
Bahkan, jika belanja produk dalam negeri ditingkatkan, dia optimistis kementerian dan BUMN tak perlu lagi mencari investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi di pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok nggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,” ucapnya.
