Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum & HAM Busyro Muqoddas membongkar berbagai jejak kontroversi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai Undang-undang Minerba hingga Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN).
“Kemudian belum lagi pelanggaran HAM. Mahasiswa tewas, ribuan orang luka berat, ada kasus-kasus penambangan di berbagai tempat, termasuk penambangan di Wadas yang dipaksakan untuk menerjunkan ratusan polisi,” kata Busyro dalam diskusi virtual, Rabu (16/3/2022).
Busyro juga menyinggung soal pemberantasan korupsi yang melemah akibat revisi Undang-undang KPK yang disusul dengan kontroversi tes wawasan kebangsaan.
“Itu sebetulnya akrobat politik yang tidak senonoh dan itu dibiarkan oleh Presiden Jokowi,” ujar Busyro.
“Lalu permainan yang begitu leluasa, yaitu permainan mafia dan kartel minyak goreng. Belum lagi fakta-fakta lain. Lumpuh pemerintahan Jokowi. Fakta-fakta menunjukkan, berdasarkan itu semua, timbul pertanyaan besar, apa alasan moral dari elite-elite itu menunda pemilu?” tambahnya.
Busyro melanjutkan, wacana penundaan pemilu mengindikasikan bahwa dunia politik dalam negeri berada dalam tekanan oligarki “bisnis-bisnis gelap”.
Wacana itu menunjukkan, ujar dia, terjadinya krisis akal budi dari para pemegang kekuasaan. Ia berharap agar elemen masyarakat sipil serius merespons wacana itu dengan kritis dan elegan, serta jangan membiarkan atau malah menunggangi isu itu.
“Relakah kita terus-menerus dalam kungkungan dan kangkangan undang-undang yang melanggar moralitas tadi, dan relakah juga rakyat berada dalam muslihat dari pemilu ke pemilu?” kata Busyro.
