Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menertibkan menteri yang berbuat gaduh termasuk membuat pernyataan menunda Pemilu 2024.
Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (16/3/2022). “Ada juga menteri yang berambisi menjadi capres sehingga pekerjaannya terbengkalai tidak fokus,” ungkapnya.
Kata Amir, menteri yang berbicara penundaan pemilu mengganggu kinerja pemerintah dan stabilitas nasional. “Harusnya menteri tersebut mengundurkan diri dan fokus menjadi ketua umum partai,” jelas Amir.
Menteri berbicara penundaan pemilu, kata Amir tidak sesuai tupoksinya. “Menteri yang berbicara tidak sesuai tupoksinya membuat pemerintahan Jokowi terpuruk,” ungkapnya.
Jokowi tidak menertibkan menteri yang menunda pemilu, kata Amir, publik justru mencurigai direstui presiden sendiri. “Selama ini tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden,” papar Amir.
Ia juga heran di saat kelangkaan minyak goreng, ada menteri yang membolehkan ekspor. “Harusnya kebutuhan dalam negeri dipenuhi dulu,” jelasnya.
Amir mengatakan, publik menunggu ketegasan Presiden Jokowi untuk memecat menteri yang membuat kegaduhan dan gagal dalam menyelesaikan persoalan bangsa. ”
Selain itu, ia mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi yang mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sangat menyusahkan rakyat. “Walaupun ada persediaan minyak goreng tetapi penentuan harga ditentukan pasar. Ini sama saja ingin menaikkan minyak goreng kemasan,” ungkapnya.
