Wacana penundaan pemilu tentu bukan alamiah. Ada aktor kakap yang mendesainnya. Aktornya tentu yang punya pengaruh politik besar. Aktor ini mendapat sokongan finansial dari para oligarki.
Demikian dikatakan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (4/3/2022). “Mereka menjadi satu kesatuan untuk menggolkan penundaan politik. Caranya dengan memobilisasi massa untuk menyuarakan penundaan pemilu,” ungkapnya.
Untuk menunda Pemilu 2024, kata Jamiluddin, pejabat publik tertentu dilibatkan untuk meneruskan suara hasil mobilisasi. Mereka ini akan menyampaikan suara mobilisasi seolah-olah suara murni dari berbagai elemen masyarakat.
“Pendapat umum palsu itulah yang tetus didesakkan agar didengar MPR. Tinggal MPR RI apa bisa dipengaruhi aktor politik dan para oligarki?” ujar Jamiluddin.
Harapannya MPR RI menolak pendapat umum palsu. Peluang penolakan sangat besar karena partai besar dan DPD sudah menolak penundaan pemilu.
“Jadi, peluang by design dari aktor politik kakap dan oligarki akan layu sebelum berkembang, bahkan berpeluang menjadi game over,” pungkasnya.
