Joko Widodo (Jokowi) diduga ingin memperpanjang jabatan presiden dengan tidak memecat beberapa menteri yang meminta Pemilu 2024 ditunda.
“Meminta Pemilu 2024 ditunda merupakan tindakan melanggar konstitusi dan ada dua menteri Jokowi yang mengusulkannya. Sikap Jokowi yang tidak memecat dua menteri itu diduga mantan Wali Kota Solo ingin memperpanjang jabatan presiden,” kata pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil Si Bangsat Kalem (SBK) kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (4/3/2022).
Menurut SBK, Jokowi mengutarakan boleh-boleh orang-orang yang mengusulkan perpanjang jabatan presiden. “Pernyataan Jokowi ini multi tafsir walaupun ia menyatakan taat konstitusi hanya dua periode,” jelas SBK.
SBK mengatakan, hasil investigasi Tempo menyebut pihak Istana melakukan kajian untuk memperpanjang jabatan presiden. “Nantinya ada penggiringan opini atas nama kajian ilmiah memperpanjang jabatan presiden,” ungkapnya.
Hasil temuan CNN Indonesia, kata SBK ada peran Luhut Binsar Pandjaitan untuk menunda Pemilu 2024. “Luhut orang kepercayaan Jokowi,” paparnya.
Kata SBK, menunda Pemilu 2024 akan menguntungkan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. “Kalangan legislatif juga diuntungkan tidak perlu mengeluarkan lagi untuk kampanye,” jelas SBK.
