Temuan CNN Indonesia peran Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang meminta beberapa Ketua Umum Partai Politik (parpol) membuat pernyataan menunda Pemilu 2024 diduga atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“LBP itu orang kepercayaan Jokowi sehingga langkah yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta beberapa Ketum Parpol menunda Pemilu 2024 diduga sepengetahuan presiden,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (2/3/2022).
Menurut Muslim, berdasarkan jejak digital, pernyataan Jokowi selalu bertolak belakang. “Jokowi terlihat menolak tetapi kalau dilihat karakter dan politik Jawa yang dianut tidak menutup kemungkinan menerima perpanjang jabatan presiden. Momentum politik itu tidak bisa diulang dan ini sebuah kesempatan,” ungkapnya
Muslim mengatakan, saat Jokowi belum menyelesaikan jabatan Gubernur DKI pun menerima menjadi calon presiden pada 2014. “Dan tidak menutup kemungkinan proses politik di DPR mengubah peraturan tentang Pemilu dan Pilpres,” jelas Muslim.
Kata Muslim, Jokowi sudah melihat kekuatan di DPR dan pengalaman dalam mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus law, revisi UU KPK, UU IKN yang kesemuanya tanpa hambatan. “Walaupun didemo dan memunculkan korban jiwa UU yang penuh kontroversi itu bisa disahkan,” papar Muslim.
Dikutip dari CNN Indonesia, saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju.
