Menteri yang diduga berbisnis PCR merupakan pengkhianat bangsa. Di saat rakyat kesusahan akibat pandemi Covid-19 menteri yang diduga bisnis PCR menumpuk keuntungan pribadi dan kelompoknya.
“Menteri yang diduga berbisnis PCR memanfaatkan pandemi rakyat sedang menderita untuk meraup cuan itu tindakan yang tidak punya nurani sebuah penghianatan yang tidak bisa ditolerir,” kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda kepada www.suaranasional.com, Ahad (7/11/2021).
Kata Anto, Presiden Jokowi harus membersihkan anggota kabinet yang diduga berbisnis PCR. “Bersihkan kabinet serta jajaran birokrasi pemerintahan dari orang orang yang berperilaku penghianat merusak program program dan perintah Presiden Jokowi,” jelas alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Anto meminta Presiden Jokowi menginstruksikan KPK bersama aparat penegak hukum lainnya atau bentuk tim ad hoc untuk mengusut dan membongkar mafia bisnis PCR di tengah pendemi Covid 19.
“Siapapun yang terlibat dan dibuktikan secara hukum di jajaran kabinet, badan atau lembaga berbisnis di tengah pandemi dengan meraup untung, copot dan tindak tegas jangan kompromi,” jelasnya.
Sedangkan Sekjen PPJNA 98 Abdul Salam Nur Ahmad mengatakan, Presiden Jokowi telah menunjukkan kerja keras dalam menangani Covid-19. “Sekarang angka penderita Covid-19 sudah melandai. Rakyat harus menjalankan protokol kesehatan (prokes),” ungkap Abdul Salam.
Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun facebooknya, Edy menyebut sejumlah nama yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, isu tersebut sangat tendensius. Arya pun memaparkan sejumlah data-data tes PCR di Indonesia.
“Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu isunya sangat tendensius,” ujar Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11/2021).
Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, Adaro hanya memiliki saham sebesar 6 persen. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan.
Kemudian, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut.
Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali.
“Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR,” tegas dia.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).