Menteri yang terlibat bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR) layak dihukum mati. Aparat penegak hukum harus cepat mengambil tindakan terhadap menteri yang berbisnis PCR.
“Menteri yang terlibat bisnis PCR layak dihukum mati. Berbisnis di saat rakyat kesusahan,” Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer di Channel YouTube Akbar Faizal.
Immanuel mempertanyakan DPR yang tidak bersuara adanya menteri berbisnis PCR di saat pandemi Covid-19. “Yang kencang menyuarakan relawan, mana wakil rakyatnya?” tanya Immanuel.
Sebagai pendukung Presiden Jokowi, kata Immanuel mempunyai tanggungjawab moral dan politik untuk mengkritik keras menteri berbisnis PCR. Ini persoalan besar di pemerintahan Jokowi pasca korupsi bansos.
“Saya berkeyakinan Jokowi tegas dalam penegakan hukum. Ini ancaman buat presiden jika pembantunya memperkaya diri. Kalau Jokowi tidak melakukan tindakan bahaya untuk bangsa ini dan legisinya. Pilihannya jangan sampai Jokowi dirongrong para brutus di sekelilingnya,” ungkapnya.
Kata Immanuel, peraturan tes PCR merupakan negara memeras rakyatnya dalam aturan.
Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun facebooknya, Edy menyebut sejumlah nama yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, isu tersebut sangat tendensius. Arya pun memaparkan sejumlah data-data tes PCR di Indonesia.
“Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu isunya sangat tendensius,” ujar Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11/2021).
Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, Adaro hanya memiliki saham sebesar 6 persen. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan.
Kemudian, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut.
Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali.
“Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR,” tegas dia.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).