Partai Ummat memberikan rapor merah kepada Rezim Joko Widodo (Jokowi) sehingga membahayakan bangsa dan negara.
“Rapor merah pemerintahan Jokowi setelah tujuh tahun memerintah terjadi dalam semua bidang termasuk bidang-bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi kepada www.suaranasional.com, Jumat (22/10/2021).
Rapor merah terutama dalam bidang hukum, kata Ridho, pemerintahan Jokowi hanya mengumbar slogan kosong penegakan hukum yang berkeadilan, karena kenyataannya di lapangan hukum masih berjalan diskriminatif, tajam ke oposisi tetapi tumpul ke pendukung rezim, serta meluasnya pembelaan ke si kuat dan dilupakannya si lemah.
Kata Ridho, Rezim Jokowi juga mendapat rapor merah di bidang ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik yang memperhitungkan sumber dan alokasi keuangan berimbang, termasuk memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang,” kata Ridho.
Ridho mengatakan pemerintahan Jokowi cenderung tidak pruden dalam pengalokasian keuangan negara, sementara pengelolaan utang luar negeri sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar utang luar negeri diarahkan pada pembangunan proyek infrastruktur dengan lebih mengejar obsesi pertumbuhan ekonomi tinggi, lanjutnya.
“Dampak secara langsung yang dirasakan adalah meningkatnya hutang luar negeri Indonesia yang telah mencapai lebih dari 6000 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti dijanjikan tidak kunjung tercapai. Kelak generasi mendatang akan membayar hutang yang menggunung. Ini membahayakan bangsa dan negara kita,” Ridho menjelaskan.
Ridho Rahmadi menambahkan pembangunan infrastruktur ini sebetulnya hal yang baik untuk perkembangan ekonomi Indonesia, namun menjadi cacat karena besarnya inefisiensi. “Apa lagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat. Jadi cacatnya dua kali.”
Kata Ridho, di tengah carut-marutnya keadaan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Partai Ummat masih berharap akan terjadinya perubahan di masa mendatang, khususnya dalam bidang ekonomi.
“Partai Ummat tetap mengharapkan di sisa tiga tahun masa bakti yang akan berakhir pada 2024 nanti Presiden Jokowi bersedia melakukan perubahan drastis terhadap seluruh kebijakan nasionalnya yang merugikan kepentingan bangsa Indonesia dan diganti dengan kebijakan yang betul-betul berorientasi pada kepentingan bangsa sendiri,” pungkas Ridho.