Oligarki dan pengusaha hitam telah membajak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan adanya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Sekarang ini periode Jokowi rasa Orde Baru (Orba) di mana menguatnya kekuatan ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar). Oligarki dan pengusaha hitam telah membajak Presiden Jokowi,” kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda dalam pertemuan lintas aktivis 74, 78, 80, 90, 98 di Bogor, Minggu (17/10/2021).
Menurut Anto, pemerintahan Jokowi lahir dari reformasi dengan adanya pemilihan langsung. “Namun kita tetap mengkritisi adanya keinginan amandemen UUD 45 untuk memperpanjang jabatan presiden,” ungkapnya.
Anto mendesak pemerintahan Jokowi menyelesaikan masalah BLBI yang merugikan negara triliunan rupiah.
Ia juga meminta Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada aktivis 98 untuk menangani badan pangan nasional. “Banyak aktivis 98 yang mampu mengelola badan pangan nasional,” jelasnya.
Sedangkan Sekjen PPJNA 98 Abdul Salam Nur Ahmad mengatakan, konsolidasi aktivis 98 di Bogor merupakan kelanjutan dari pertemuan di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya. “Pertemuan ini refleksi tujuh tahun pemerintahan Jokowi jangan sampai dibajak oligarki,” paparnya.
Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Sunarti mengatakan, aktivis 98 yang menduduki jabatan di pemerintahan Jokowi harus memiliki kemampuan. “Sehingga aktivis 98 memberikan solusi bagi Bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Sunarti mengaku tidak tertarik masuk pemerintahan Jokowi dan tetap mengurusi buruh. “Saya tetap berada di luar pemerintahan sebagai mitra kritis,” jelasnya.
Ketua Pijar Indonesia 98 Sulaiman Haikal mengatakan banyak penumpang gelap reformasi.
Selain itu, ia memuji Wali Kota Bogor Bima Arya yang berani mengkritisi Omnibus Law maupun agenda reformasi yang belum terlaksana. “Kita dorong Bima Arya menjadi tokoh nasional dengan komitmen menjalankan agenda reformasi seperti penguatan KPK,” jelasnya.
Aktivis 98 dari Bandung Rudi Suhendra mengatakan, Jokowi tersandera oligarki terlihat belum selesainya permasalahan di BUMN. “Jokowi meminta memberesi BUMN tetapi tidak teralisasi sampai sekarang,” ujar pria yang akrab dipanggil Bihom.
Bihom mengingatkan, ancaman ideologi yang mengganti Pancasila dan NKRI dengan khiafah. “Ideologi khilafah sudah masuk ke pegawai BUMN dan PNS. Itu ancaman nyata,” pungkasnya.