Kolonel (Purn) Sugeng Waras: Pemikiran Letjen (Purn) Agus Widjojo Menyesatkan

Tak Berkategori

Pemikiran Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Widjojo menyesatkan yang menyebut tidak relevan lagi manunggal TNI dengan rakyat di era demokrasi.

“Jangan merasa tinggi berperan dan mempunyai jabatan justru pemikiran Letjen (Purn) Agus Widjojo menyesatkan dengan menyebut tidak relevan lagi manunggal TNI dengan rakyat,” kata Kolonel (Purn) Sugeng Waras kepada www.suaranasional.com, Senen (10/10/2021).

Kata Sugeng Waras Kemanuggalan TNI dengan rakyat, harus dan wajib diprogramkan dan dilakukan selama NKRI masih ada.

“Bahwa kekuatan tentara bersenjata yang masih aktif, yang sudah pensiun,  seluruh rakyat maupun wilayah harus tetap sinergi sesuai peran dan kondisi dan  kemampuanya masing-masing, harus bersatu dan kompak, tidak dihasut dan diadudomba seperti sekarang,” jelasnya.

Kesesatan pemikiran Letjen (Purn) Agus Widjojo lainnya, kata Sugeng Waras ketika mengusulkan penghapusan Komando Teritorial seperti Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa.

Sugeng mengatakan, TNI berawal dari rakyat dalam bentuk organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Lalu, pada 5 Oktober 1945 diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan diperbaiki kembali untuk susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Letjen (Purn) Agus Widjojo bersama Najwa Shihab di suatu acara TV, bahwa TNI manunggal atau bersatu dengan rakyat sudah tidak relevan lagi.

“Ya awalnya tentara kan lahir dari bangsa yang berjuang, kita belum punya negara, jadi yang berjuang itu adalah rakyat, rakyat menyatu. Sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu ada perjuangan politik, sehingga terbagi-bagi atas laskar-laskar jadi ada laskar Hizbullah, laskar nasionalis dijadikan satu jadi TNI. Sejak awal TNI berdamai dengan politik, harus menyatukan politik,” kata Agus, di video yang beredar di medsos saat menjawab pertanyaan Nazwa Shihab.

Masih kata Agus, narasi-narasi mengenai rakyat dekat dengan TNI sudah tidak lagi, melainkan kini rakyat dekat dengan presiden serta kepala daerah, karena perkembangan jaman.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News