Lamongan menjadi daerah dengan penyebaran covid-19 tertinggi di Jawa Timur. Hal itu bisa terlihat darig berbulan-bulan menjadi daerah zona Merah covid kemudian menjadi daerah yang harus menerapkan PPKM level 4 berminggu-minggu lamanya. Hingga baru beberapa hari ini Kab. Lamongan turun statusnya dari PPKM level 4 menjadi level 3.
Mungkin di dasari dengan hal itu, Pemkab Lamongan di motori Dinas Kesehatan Kab. Lamonganm Gebyar Vaksinasi Dosis 1 di Alun-Alun Lamongan Sabtu, 28 Agustus 2021. Berharap menjadi cara yang ampuh untuk menekan persebaran covid-19 di Lamongan. Tapi acara ini dinilai negatif oleh banyak kalangan, terutama di sosial media yang menjadi trending dengan hastag #Lamonganawuran. Bagaimana tidak, kegiatan vaksinasi inidi nilai tidak efektif.
Di saat di berlakukannya PPKM Level 3 justru Pemkab Lamongan mengundang orang untuk melanggarnya. Di saat kita di suruh jaga jarak dan di larang berkerumun, justru pagi ini alun-alun Lamongan penuh sesak oleh warga masyarakat yang antri vaksin.
Tidak ada batasan jumlah kerumunan, tidak ada jarak bagi mereka, bahkan beberapa orang melepas masker karena tempat yang penuh sesak dan panas.
Hal ini mengundang beberapa tokoh masyarakat maupun organisasi berkomentar, salah satunya dari
Gemati Lamongan. Menurut Ketua Gemati Lamongan, pemkab Lamongan terkesan Grusa-grusu dan tidak mempertimbangkan kegiatan Vaksinasi ini. “Saya tahu ini adalah upaya Pemkab Lamongan mengatasi pandemi ini, tapi harus di pertimbangkan matang-matang jangan sampai ingin “Gebyar” tapi
jadinya malah “AMBYAR” tandas Mahrus Ali.
Konotasi ambyar yang dilontarkan beliau ini atas dasar kekhawatiran akan semakin merebaknya covid 19 ini karena kegiatan tersebut. “Ribuan orang berkumpul, tanpa jarak. Bisa jadi akan ada persebaran covid cluster alun-alun karena kecerobohan pemkab,” kata Pria Hitam Manis itu yang sebenarnya juga hadir untuk ikut vaksin, karena di lapangan terjadi kerumunan yang luar biasa, beliau balik arah dan memilih ngopi di warung.
Menanggapi itu ketua gemati berpendapat alangkah baiknya vaksinasi terus dilakukan di desa-desa. DINKES tidak perlu mengambil tupoksi UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang sudah sangat lengkap mulai dari PUSKESMAS sampai POSKESDES. “DINKES cukup berkoordinasi dengan Kades/lurah dan PUSKESMAS sampai POSKESDES setempat, bantu mereka sosialisasi kalua ingin vaksinasi di desa efektif, atau bisa bersinergi dengan beberapa ormas NU dan Muhammadiyah atau lainnya yang ada di Lamongan untukp bukan malah bikin gebyar-gebyaran,” tambah pria yang akrab di sapa JiKrus ini.
Upaya-upaya baik pemerintah maupun masyarakat selama ini untuk menekan persebaran covid-19 seolah di cederai oleh kegiatan ini. “Sudah hampir 2 bulan kita PPKM, baru turun 1 angka sudah ada insiden ini. Ini seolah menyakiti hati masyarakat yang di paksa mematuhi aturan tidak bisa bebas berjualan, sampai tidak ada pemasukan ternyata di langgar oleh pemkab sendiri!” cetusnya dengan nada meninggi.
Menutup komentar atas kegiatan ini, Ketua Gemati Lamongan berpesan. “Saya kira ini bisa menjadi pelajaran, yang sudah berlalu biar berlalu. Pemkab Lamongan harus minta maaf kepada masyarakat atas kejadian ini. Jangan sampai kegiatan-kegiatan lain cuma ingin gebyarnya saja tanpam kemaslahatannya,” pungkas Mahrus Ali.