Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria terkesan mengharamkan interpelasi yang digalang Fraksi PSI dan PDIP DPRD DKI terkait Formula E.
“Ada harapan dari Wagub DKI Jakarta Riza Patria supaya DPRD DKI tidak menggunakan hak interpelas. Ini semacam upaya mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Padahal Riza Patria adalah seorang politisi yang sangat paham terkait itu semua,” Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly kepada www.suaranasional.com, Kamis (26/8/2021).
Kata Adhy, interpelasi merupakan hak setiap anggota dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. “Interpelasi yang coba didorong fraksi PSI dan beberapa anggota DPRD yang lain merupakan hak sebagai implementasi dari fungsi kedewanan mereka,” ungkap Adhy.
Ia mengatakan, persoalan Formula E diserahkan ke anggota DPRD DKI yang pernah menyetujui balapan mobil listrik tersebut. “Sekarang kembali kepada semua anggota DPRD yang mana pernah menyetujui secara bersama terkait Formula E. Apakah ada yang salah dengan apa yang telah disepakati atau ada hal yang lebih urgen,” jelasnya.
Kata Adhy usulan interpelasi anggota DPRD DKI merupakan sesuatu yang biasa dan lumrah. Namun terkesan dibesar-besarkan baik dari kalangan DPRD sendiri maupun eksekutif.
“Interpelasi merupakan amanat konstitusi yang padaprinsipnya bertujuan agar pemerintahan harus selalu diawasi agar tidak terjadi kesewenang wenangan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dengan berbagai kebijakan strategis yang dapat berimbas pada masyarakat, daerah dan negara,” pungkasnya.