Politikus PDIP Effendi Simbolon menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mematuhi konstitusi dengan menerapkan PPKM dan seharusnya menerapkan lockdown sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan. Pernyataan itu hanya pencitraan PDIP agar didukung rakyat.
Demikian dikatakan aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Ahad (1/7/2021). “Kritik yang diucapkan Effendi Simbolon untuk menarik simpati di tengah sorotan PDIP dalam kasus korupsi bansos,” ungkapnya.
Kata Rahman, PDIP akan mempertahankan Jokowi dari upaya pemakzulan bahkan bisa saja memperpanjang jabatan dengan alasan kondisi Covid-19. “Kalau PDIP serius panggil Jokowi ke DPR dan pertanyakan alasan tidak lockdown sesuai amanat UU Kekarantinaan Kesehatan,” jelas Rahman.
Menurut Rahman, rakyat tidak perlu silau dengan manuver PDIP yang seolah-olah mengkritisi Presiden Jokowi. “Rakyat harus fokus meminta Jokowi untuk mundur dari jabatannya,” ungkapnya.
Politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19.
“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu,” ujar Effendi kepada wartawan, Sabtu (31/7/2021).
“Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin,” sambungnya.