Pemerintah harus melakukan koreksi besar-besaran dalam menangani Covid-19 dengan memunculkan kebijakan PPKM Darurat sampai muncul istilah PPKM Level 4 yang ditentang di berbagai daerah.
“Pemerintah harus melakukan koreksi besar-besar kebijakan PPKM Darurat yang diperpenjang dengan istilah PPKM level 4 ditentang rakyat, buruh, mahasiswa di berbagai daerah,” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada www.suaranasional.com, Sabtu (24/7/2021).
Pemerintah yang memunculkan berbagai istilah mulai PSBB, PPKM Darurat, PPKM Level 4 dalam menangani Covid-19, kata Amir tidak sesuai dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. “Harusnya pemerintah menerapkan UU Kekarantinaan Kesehatan dalam menangani pandemi Covid-199 dengan memberikan jaminan kebutuhan bagi warganya. Ini amanat UU,” paparnya.
Ia juga mengungkapkan beberapa pakar baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengatakan Covid-19 hasil rekayasa. “Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mensinyalir Covid-19 hasil rekayasa dan ada dugaan permainan bisnis vaksin. Sampai sekarang masyarakat masih bertanya dan pemerintah tidak menjelaskan secara jelas kasus ini,” jelas Amir.
Berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait pemerintah dalam menangani Covid-19, kata Amir seperti meninggalnya seseorang setelah divaksin. “Kejadian vaksinasi ada yang meninggal, ini hal yang harus dijawab pemerintah secara jelas,” ungkapnya.
Kata Amir, persoalan penting yang perlu dijawab pemerintah penggunaan vaksin Sinovac dari China. Negeri Tirai Bambu itu tidak mamakai lagi Sinovac dan memborong vaksin Pfizer serta Moderna. “Persoalan-persoalan ini yang tidak pernah dijelaskan pemerintah ke masyarakat,” papar Amir.
Kalau Covid-19 alami, kata Amir, pemerintah harus melakukan pendekatan agama bahawa setiap penyakit itu ada obatnya. “Jika Covid-19 itu rekayasa, maka pemerintah harus melakukan konter rekayasa,” ungkapnya.
Amir mengatakan, dr Terawan yang mengembangkan vaksin nusantara memunculkan kepercayaan dari masyarakat bahkan DPR dan para pejabat tinggi banyak yang mendukung mantan Menkes di era Presiden Jokowi.