Pejabat negara tidak bisa menanggapi substansi kritik Rizal Ramli yang mengirimkan pesan secara pribadi ke ekonom senior itu untuk menghentikan birahi politik di situasi pandemi.
“Tuduhan tersebut mengindikasikan, pejabat tinggi negara itu tidak menanggapi substansi kritik yang disampaikan Rizal Ramli. Sang pejabat tinggi negara itu justeru menanggapi di luar substansi kritik, seperti tuduhan tanam dulu birahi politik Anda,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada www.suaranasional.com, Ahad (18/7/2021).
Bila kritik direspon dengan cara demikian, tentu si penerima kritik memperluas masalah dengan menyerang pribadi pengeritik. Cara merespon kritik seperti inilah yang membuat kritik di Indonesia menjadi tidak produktif.
“Kritik kerap dibalas dengn menyerang pribadi si pengeritik. Akhirnya kritik berkembang pada saling serang pribadi, sementara substansi kritik menguap entah ke mana,” ungkapnya.
Kata Jamiluddin, kritik itu bagian integral dalam menuju cita-cita bersama. Kalau kritik dibalas dengan menghina sosok si pengeritik, maka sudah dipastikan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara sulit diwujudkan.
“Kritik tidak boleh dibalas dengan menyerang ke ranah privat, apalagi menajatuhkan atau menghina pihak yang dikritik. Hal ini seyogyanya dipahami semua anak bangsa, termasuk pejabat tinggi negara, yang merasa menganut paham demokrasi,” ungkapnya.
Ia meminta semua pejabat tinggi negara dan anak negeri, sudah saatnya menempatkan kritik dalam koridor demokrasi. Kritik tidak boleh untuk mendominasi pihak lain, tapi untuk menuju kebaikan bersama.
“Kalau pejabat tinggi negara memiliki penilaian seperti itu, tentu apa yang dialami Rizal Ramli tidak perlu terjadi. Semoga pejabat negeri ini semakin dewasa dalam menerima kritik,” pungkasnya.