Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah mengkaji wacana karantina wilayah atau (lockdown) total di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penerapan itu pun akan mengacu pada level kewaspadaan terbaru penyebaran Covid-19 di Jabar, ada 11 kota/kabupaten yang masuk kategori risiko tinggi atau zona merah.
Dia yang karib dengan sapaan RK atau Emil itu menuturkan dari seluruh wilayah zona merah tersebut ada 731 RT yang masuk kategori zona merah skala mikro.
“Melihat situasi ada wacana lockdown-tidak lockdown, prosedurnya itu sama. Kalau level provinsi itu harus pemerintah pusat. Kalau kami lockdown, tapi Banten tidak, DKI tidak, Jateng tidak maka sama saja dengan bohong. Maka kesimpulannya adalah lahir yang namanya PPKM Mikro Darurat yang tetap berbasis mikro dan boleh lockdown,” kata dia dalam konferensi virtual, Rabu (30/6).
Emil juga tak menampik bahwa Jabar akan melakukan lockdown guna menekan penularan dan penyebaran Covid-19–yang kini diperparah hadirnya varian-varian baru. Pembatasan aktivitas masyarakat ini berlaku di tingkat RT.
“Apakah di Jawa Barat akan lockdown? Jawabannya iya tapi di level RT dan RW tidak dan belum di level kota/kabupaten dan tidak dan belum di level provinsi. Jadi yang akan kita analisa bersama Pak Sekda, ada 700-an RT RT di Jawa Barat, apakah efektif menahan penularan ini melalui lockdown yang sedang kita siapkan,” ujarnya.
Biaya Pemenuhan Kebutuhan Warga Terdampak
Emil menuturkan untuk penerapan lockdown di tingkat RT bakal diikuti juga dengan pemenuhan kebutuhan warga terdampak, terutama bagi yang melakukan isolasi mandiri.
“Kalau lockdown sudah dilakukan maka semua orang tidak boleh pergi, maka suplai urusan pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT RW sampai ke level lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden,” ucapnya yang menegaskan keputusan untuk PPKM Mikro Darurat masih menunggu pemerintah pusat.
Sementara untuk soal pembiayaan, Emil menyebutkan total yang dibutuhkan mencapai Rp3,5 juta per RT per hari. Dengan catatan, tidak semua kepala keluarga mendapat suplai logistik.
Jumlah tersebut hanya meliputi kebutuhan makan untuk setidaknya 30 kepala keluarga, relawan, sarana tempat cuci tangan, hingga kebutuhan Alat Perlindungan Diri (APD).
“Maka kalau seluruh Jawa Barat mau lockdown butuh Rp900 miliar. Makanya kita basisnya secara proporsional RT yang zona merah, itupun berdasarkan rekomendasi ketua RT apakah kategori itu segera dilakukan,” ungkap Emil.
Nilai tersebut, lanjut Emil, masih dirumuskan bersama kepala daerah di 27 kota/kabupaten. Namun, biayanya bakal berjenjang termasuk bantuan dari pemerintah pusat bertanggung jawab apabila ada lockdown di level mikro.
“Yang sudah kita ketahui ketahanan anggaran Rp3,5 juta. Kalau ada 731 RT di Jawa Barat butuh Rp2,8 miliar per hari. Kita sedang pilah-pilah apakah berjenjang dari level pusat, provinsi, kota/kabupaten,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemprov Jabar akan memperkuat pelacakan kontak erat Covid-19 dengan mendayagunakan sumber daya manusia di tingkat RT. Setiap RT, nantinya diwajibkan untuk menunjuk satu warganya sebagai pelacak corona. Sejauh ini, katanya, Pemprov mengkoordinasi sekitar 90 ribu pelacak (tracer) Covid-19.
Menurut Emil, upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi di bagian hulu. Ia berkaca dari keberhasilan sejumlah negara yang sukses dalam melakukan penanganan Covid-19, yang kuncinya adalah pelacakan virus.
(Cnnindonesia)